Optimalisasi Penyuluhan Mitigasi Bencana Alam Dengan Iklan Layanan Masyarakat melalui Youtube
EAW Adi, Prosiding Tular Nalar Submit 2021
Legalisasi Ganja dari Perspektif Filsafat Hukum
Kasus Fidelis yang ditangkap Badan Narkotika Nasional pada 2017 karena menanam ganja di kebun di depan rumahnya menjadi heboh di masyarakat karena adanya dilema penegakan hukum dan kemanusiaan. Ganja ini, menurut keterangan Fidelis, dipergunakannya untuk kebutuhan pengobatan dari istri Fidelis yang mengidap penyakit dan bukan untuk dikonsumsi sendiri ataupun menjualnya. Perbuatan Fidelis ini dilakukan lantaran kondisi istrinya yang semakin memburuk dan setelah mengonsumsi ganja kondisi istri Fid
IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA | Khatulistiwa Law Review
The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no
Penal Mediation as the Concept of Restorative Justice in the Draft Criminal Procedure Code | Lex Scientia Law Review
The law recognizes both litigation and non-litigation settlement mechanisms, but it is almost not explicitly regulated for non-litigation settlement in criminal cases. Non-litigation in criminal recognizes the concept of restorative justice for the public interest, which is different from the private realm in civil. The concept of restorative justice exists to rehabilitate the state of criminals so that they are accepted back into the community. The concept of restorative justice is manifested i
Bina Hukum Lingkungan P-ISSN , E-ISSN X Volume 5, Nomor 3, Juni 2021 DOI:
DESA BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI SINKRONISASI KEWENANGAN DESA DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERSETUJUAN VILLAGE WITH ENVIRONMENTAL INSIGHT THROUGH SYNCHRONIZATION OF VILLAGE AUTHORITIES AND COMMUNITY INVOLVEMENT IN THE embangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang mensinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Kekayaan alam Indonesia letaknya pada umumnya berada di desa. Sumber penghidupan orang desa adalah kekayaan alam di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA | UNES Law Review
Penulis menjamin bahwa artikel tersebut asli, ditulis oleh penulis yang disebutkan, belum dipublikasikan sebelumnya, tidak mengandung pernyataan hak cipta, tunduk pada hak cipta yang dipegang secara eksklusif oleh penulis dan bebas dari izin tertulis tertulis pihak ketiga untuk diperoleh dari penulis.
Semangat penelitian adalah menyebarluaskan artikel yang diterbitkan secara bebas. Di bawah lisensi Creative Commons, Research Ijin pengguna untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan melak
Semangat penelitian adalah menyebarluaskan artikel yang diterbitkan secara bebas. Di bawah lisensi Creative Commons, Research Ijin pengguna untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan melak
IMPLIKASI KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN | Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
The agreement contains the rights and obligations of the parties in carrying out their respective achievements, if they do not make an achievement then it is considered to have committed default. But there is an excuse as regulated in article 1245 of the Civil Code. The Covid-19 outbreak is designated as a non-natural national disaster (Presidential Decree No.12 of 2020), has a very broad impact including the scope of financing companies which resulted in many debtors experiencing defaults. Pres
Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Di DKI Jakarta
Sebagai ibukota negara Indonesia DKI Jakarta menjadi sebuah kawasan perkotaan terbesar dengan tingkat perkembangan yang begitu pesat. Kawasan terkonsentrasinya pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan bisnis membuat DKI Jakarta secara alamiah menjadi kota metropolitan, sehingga kawasan ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mendukung perekonomian nasional. Perkembangan yang begitu pesat tersebut tentunya perlu diimbangi dengan rencana tata ruang kota yang dapat menopang DKI Jakarta
Mengenal Doktrin Monroe dalam Sejarah Amerika – Yuris Muda Indonesia
Doktrin Monroe adalah salah satu kebijakan Amerika Serikat yang pertama kali dicetuskan oleh James Monroe presiden ke 5 Amerika Serikat pada 2 Desember 1823, yang berbunyi: “Amerika Serikat menganggap segala campur tangan pihak luar dalam urusan negara – negara di benua Amerika sebagai (ancaman) bahaya terhadap keamanan dan keselamatannya”. Doktrin ini dicetuskan karena pada tahun-tahun sebelum 1823 di wilayah ini banyak terjadi intervensi terhadap Amerika Serikat oleh negara-negara adidaya Erop
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN
Oleh: Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, S.H.
Analis Hukum Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Dunia saat ini tengah menghadapi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan adanya kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Kondisi tersebut mempengaruhi berbagai sektor dan untuk mengatasi peningkatan dampak negatif Covid-19. Khususnya di sektor ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakankebijak
Analis Hukum Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Dunia saat ini tengah menghadapi wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebabkan adanya kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus corona lebih luas. Kondisi tersebut mempengaruhi berbagai sektor dan untuk mengatasi peningkatan dampak negatif Covid-19. Khususnya di sektor ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakankebijak